Indonesia Gembira !

Beban Jakarta sebagai sebuah kota telah melampaui batas daya dukungnya. Tidak diperlukan sebuah survei atau penelitian khusus untuk mengidentifikasi hal ini, bagi warga Jakarta atau siapapun yang pernah merasakan tiggal dalam jangka waktu tertentu di Jakarta pasti bisa merasakan hal ini. Kemacetan berat setiap hari, udara yang kian pengap, kantong-kantong daerah kumuh yang bertebaran, dan kondisi- kondisi lain yang kian menghimpit keseharian.

Barangkali kepengapan yang kian menjepit inilah yang memunculkan wacana untuk memindah pusat pemerintahan ke tempat lain. Sebuah wacana yang sebenarnya sudah pernah terlontar sejak jaman Sukarno maupun Suharto. Namun apakah wacana memindah ibukota ini memang lahir dari pemikiran yang sehat atau sekedar percikan  pemikiran yang muncul dari suasana hati yang kian terjepit suasana pengap Jakarta ? Barangkali perlu pemikiran jernih yang tidak terburamkan oleh hiruk pikuk kemacetan jalanan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik.

Kenapa Jakarta menjadi demikian padat ? jawabannya sederhana : karena Jakarta adalah magnet yang begitu kuat menarik sumber daya manusia dan modal dari seluruh penjuru Indonesia, semakin banyak orang dan modal yang terkumpul semakin kuat pulalah magnet Jakarta ini. Demikian terakumulasi bertahun-tahun sehingga tidak ada tempat lain di Indonesia yang bisa menyaingi kekuatan magnet Jakarta. Masalahnya kemudian adalah karena sang magnet sebenarnya punya daya tampung yang terbatas, jadi akhirnya dia sendiri tak mampu lagi menampung apa yang ditariknya.

Dari cara pandang seperti ini sebenarnya bisa segera terlihat bagaimana supaya beban Jakarta bisa terkurangi. Sebuah pemikiran sederhana yaitu dengan menciptakan magnet-magnet lain yang bisa menyaingi daya tarik Jakarta. Harus ada kebijakan dari otoritas pusat untuk mendirikan beberapa “prosperity centers” atau pusat-pusat kemakmuran baru sebagai alternatif bagi warga negara Indonesia untuk mencari penghidupan.

Dalam era ekonomi moderen seperti sekarang ini cara yang efektif untuk menciptakan “prosperity centers” seperti itu adalah dengan menciptakan kebijakan yang menarik bagi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di daerah yang dituju. Kenapa program transmigrasi yang dilakukan di jaman orde baru tidak menghasilkan pemerataan yang berarti ? jawabnya adalah karena transmigrasi hanya memeratakan “orang” dan tidak memeratakan modal. Modal yang ditanamkan akan menggerakkan roda ekonomi dan belakangan akan juga menarik sumber daya manusia.

Menciptakan “prosperity centers” baru adalah jalan yang lebih mudah dan murah dibandingkan dengan memindahkan pusat pemerintahan ke kota lain. Bisa dibayangkan berapa ongkos sosial politik dan finansial yang harus dikeluarkan untuk memindahkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai simbol negara. Pusat pemerintahan baru berarti Istana Negara baru, gedung parlemen baru, kantor-kantor pusat kementrian baru. Belum lagi kedutaan-kedutaan asing yang terpaksa harus ikut boyongan pindah. Selain itu harus diperhitungkan faktor kondisi politik yang masih dipenuhi hiruk pikuk kepentingan jangka pendek, untuk melaksanakan kebijakan sederhana saja pemerintah sudah begitu tergopoh-gopoh, bagaimana bila harus melaksakan hajatan raksasa seperti itu ?

Dengan menciptakan “prosterity centers” baru yang menjadi magnet penyaing bagi Jakarta maka beban Jakarta bisa terbagi, sementara pusat pemerintahan bisa masih tetap berada di Jakarta. Warga Indonesia bisa mendapatkan alternatif lain untuk mengejar kehidupan yang lebih layak, tidak hanya melulu merantau ke Jakarta.

Menciptakan “prosperity centers” baru bisa menjadi murah bila daerah yang dijadikan pusat kemakmuran tersebut memang sudah punya potensi yang besar, artinya daerah tersebut memang sudah memiliki sumber daya ekonomi yang cukup kuat. Pemerintah tinggal menyelenggarakan sebuah kampanye besar untuk menarik modal ke sana. Kampanye ini bisa berupa pemberian insentif bagi pemilik modal bila mereka menanamkan modalnya di daerah yang dituju, misalnya bisa dengan pengurangan pajak, atau bisa juga dengan penyediaan infra struktur yang memudahkan para pemilik modal untuk memutar usahanya di tempat tersebut.

Lalu di mana daerah yang punya potensi kuat untuk menjadi pusat kemakmuran baru ? beberapa alternatifnya adalah beberapa kota di Kalimantan Timur dan Riau. Kenapa wilayah tersebut ? Ini karena dua propinsi tersebut memiliki sumber daya alam yang secara riil menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Dari data BPK yang merilis 20 kabupaten yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar 13 diantaranya ada di Kalimantan Timur dan 4 ada di Riau. Kabupaten yang DBH nya terbesar adalah Kutai Kartanegara, namun sayangnya kabupaten ini tidak memiliki pelabuhan. Untuk Kalimantan Timur barangkali lokasi yang ideal adalah Kota Balikpapan yang menempati peringkat ke 18 penerimaan Dana Bagi Hasil, dan kota ini berada di dekat pantai jadi memiliki potensi untuk pengembangan pelabuhan komersial. Pelabuhan laut adalah salah satu syarat penting sebuah “prosperity centers” karena kegiatan ekonomi selalu memerlukan pelabuhan laut untuk lalulintas barang dalam jumlah besar.

Dengan adanya dana demikian besar yang dimiliki pemerintah daerah di wilayah tersebut maka usaha untuk menciptakan “prosperity centers” sebagai penyaing Jakarta akan lebih mudah dilakukan. Namun Yang terpenting untuk mengatasi permasalahan kepadatan Jakarta yang kian menyesakkan ini adalah adanya inisiatif dari otoritas pusat, permasalahan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah DKI saja. Harus ada pemikiran yang memandang persoalan ini dalam lingkup nasional dan juga adanya otoritas untuk mengambil keputusan dalam lingkup nasional, karena bila persoalan ini hanya dilihat dalam lingkup lokal maka kebijakan yang diambil akan selalu bersifat tambal sulam semata.